Pembinaan Kesehatan Umum PDM Kabupaten Wonosobo - Persyarikatan Muhammadiyah

PERATURAN

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

NOMOR 19/PRN/I.0/B/2015

TENTANG

MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Menimbang :

a. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 87/KEP/I.0/B/2011 tentang Pedoman Majelis Pembina Kesehatan Umum perlu disesuaikan dengan Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan;
b. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 87/KEP/I.0/B/2011 tentang Pedoman Majelis Pembina Kesehatan Umum perlu disesuaikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 264/KEP/I.0/B/2012 tentang Jenis, Tata Urutan, dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah;
 

Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan;
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 158/KEP/1.0/B/2012 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2010-2015;
4. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 264/KEP/1.0/B/2012 tentang Jenis, Tata Urutan dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah; Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 29 Mei 2015 di Yogyakarta;
 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
TENTANG
MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pengertian Umum
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Persyarikatan adalah Muhammadiyah.
2. Pimpinan Persyarikatan sesuai dengan tingkatannya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah.
3. Majelis Pembina Kesehatan Umum, selanjutnya disebut Majelis, adalah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan yang diserahi tugas sebagai penyelenggara amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang kesehatan, sesuai dengan kebijakan Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Amal Usaha adalah bentuk usaha bidang kesehatan yang dilembagakan dan pengorganisasiannya diatur dengan ketentuan tersendiri dalam rangka pelaksanaan program Muhammadiyah.
6. Program adalah bentuk usaha bidang kesehatan, berupa tindakan yang direncanakan, disusun dan dilaksanakan oleh Majelis secara berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan program Muhammadiyah.
7. Kegiatan adalah bentuk usaha bidang kesehatan, berupa tindakan di masyarakat, meliputi aktifitas dalam rangka pelaksanaan program Muhammadiyah.
8. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda yang dimiliki dan diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan amal usaha, pelaksanaan program dan kegiatan Persyarikatan yang dikelola oleh Majelis.
9. Pembinaan adalah pengarahan, pengkoordinasian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Majelis. 10. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Majelis dalam menyelenggarakan amal usaha, program dan kegiatan serta mengelola keuangan dan kekayaan.
11. Penghargaan adalah pemberian penghormatan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Majelis yang berprestasi.
12. Sanksi adalah tindakan administratif dan/atau yuridis, dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Majelis, institusi dan/atau perorangan, yang menyalahi peraturan yang berlaku.
 

BAB II
KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN
Pasal 2

Kedudukan dan Pembentukan
(1) Majelis berkedudukan di tingkat pusat, wilayah, daerah, dan cabang.
(2) Majelis dibentuk oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat berdasar kebutuhan.
 

BAB III
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 3
Fungsi Majelis berfungsi sebagai pembantu Pimpinan Persyarikatan dalam menyelenggarakan tugas pokok Persyarikatan bidang kesehatan, meliputi:
1. Pembinaan faham agama dan ideologi Muhammadiyah di lingkungan Majelis.
2. Perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan atas pengelolaan amal usaha, program, dan kegiatan.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.
4. Pengembangan kualitas dan kuantitas amal usaha, program dan kegiatan.
5. Peningkatan kesadaran dan kemampuan warga Muhammadiyah dan masyarakat untuk berperan serta dalam bidang kesehatan.
6. Penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.
7. Penyampaian masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang kesehatan. 

Pasal 4
Tugas

(1) Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan pimpinan Persyarikatan.
(2) Majelis tingkat pusat bertugas mengatur: a. pelaksanaan pasal 3; b. pendirian dan pembubaran amal usaha; c. pengangkatan dan pemberhentian Badan Pembina Harian amal usaha kesehatan yang berbentuk Rumah Sakit; d. pengangkatan dan pemberhentian karyawan amal usaha; e. pengelolaan keuangan dan kekayaan amal usaha; f. penyusunan dan pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja amal usaha; g. pelaporan amal usaha.
(3) Majelis tingkat wilayah sampai dengan cabang bertugas melaksanakan aturan dari Majelis tingkat pusat.
 

Pasal 5
Wewenang

(1) Majelis tingkat pusat berwenang menetapkan Ketentuan Majelis tentang: a.pelaksanaan pasal 3; b.pendirian dan pembubaran amal usaha, dengan aturan: 1) pendirian amal usaha ditetapkan Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat.
2) pembubaran amal usaha ditetapkan Pimpinan Wilayah, kecuali amal usaha bidang kesehatan yang langsung di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah; c. pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Badan Pembina Harian amal usaha kesehatan yang berbentuk Rumah Sakit, dengan aturan penetapannya dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat atas usulan Majelis, kecuali amal usaha bidang kesehatan yang langsung di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah; d.pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Direktur/Kepala dan Wakil Direktur/Kepala amal usaha bidang kesehatan kepada Pimpinan Persyarikatan penyelenggara, kecuali amal usaha bidang kesehatan yang langsung di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah; e. pengusulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d harus merupakan keputusan Rapat Pleno Majelis; f. pengangkatan dan pemberhentian karyawan, dengan aturan penetapannya dilakukan oleh Badan Pembina Harian amal usaha kesehatan yang berbentuk Rumah Sakit, kecuali amal usaha bidang kesehatan yang langsung di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah; g.pengelolaan keuangan dan kekayaan amal usaha; h.penyusunan dan pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja amal usaha; i. pelaporan amal usaha. (2) Majelis tingkat wilayah sampai dengan cabang berwenang menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1).
 

BAB IV
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 6
Hubungan

(1) Majelis mengadakan hubungan vertikal dalam penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan Persyarikatan di bidang kesehatan dengan pemberitahuan baik kepada Pimpinan Persyarikatan setingkat maupun yang dituju. Dalam hal hubungan dengan Pimpinan Persyarikatan dilakukan dengan persetujuan dan atas nama Pimpinan Persyarikatan setingkat. 
(2) Majelis mengadakan hubungan horizontal dengan Majelis dan Lembaga lain serta Organisasi Otonom, dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Persyarikatan.
(3) Majelis dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan dapat mengadakan hubungan dengan Amal Usaha Majelis lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sama, dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Majelis yang membawahi amal usaha tersebut dan Pimpinan Persyarikatannya.
(4) Majelis dapat mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak lain di luar Persyarikatan, dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat. Dalam hal hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri, diatur oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 

Pasal 7
Tata Kerja

Majelis menyusun Tata Kerja dengan menerapkan prinsip-prinsip amanah, adil, transparan, akuntabel, dan partisipatif berdasarkan peraturan Persyarikatan.
 

BAB V
PIMPINAN

Pasal 8
Persyaratan

(1) Syarat Pimpinan Majelis: a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam; b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah; c. dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah; d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah; e. memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya; f. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan/atau berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi Pimpinan Majelis tingkat Daerah, Wilayah dan Pusat; g. tidak merangkap jabatan Pimpinan Persyarikatan dan amal usahanya, baik vertikal maupun horizontal; h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat; (2) Penyimpangan dari ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf f, g, dan h hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 

Pasal 9
Susunan

Susunan Pimpinan Majelis terdiri atas :
1. Ketua dan Wakil Ketua.
2 Sekretaris dan Wakil Sekretaris.
3. Bendahara dan Wakil Bendahara.
4. Ketua dan Anggota Bidang yang diperlukan.
 

Pasal 10
Penetapan

(1) Penetapan susunan dan personalia Pimpinan Majelis dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat.
(2) Masa jabatan Pimpinan Majelis sama dengan masa jabatan Pimpinan Persyarikatan. 
(3) Jabatan Ketua Majelis tingkat pusat, wilayah, dan daerah dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak dua kali masa jabatan berturut-turut.
(4) Perubahan personalia Pimpinan Majelis dapat dilakukan dalam tenggang masa jabatan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat
(5) Tugas Pimpinan Majelis berakhir pada waktu dilakukan serah terima jabatan dengan Pimpinan baru.
(6) Penyimpangan dari ketentuan pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat di atasnya.
 

BAB VI
RAPAT

 

Pasal 11

Rapat Pimpinan Majelis
(1) Rapat Pimpinan Majelis adalah rapat yang membahas pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Majelis.
(2) Rapat Pimpinan Majelis terdiri atas: a. Rapat Harian; b. Rapat Bidang; c. Rapat Pleno.
 

Pasal 12
Rapat Kerja Majelis

(1) Rapat Kerja Majelis adalah rapat yang membahas tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Majelis.
(2) Rapat Kerja Majelis dihadiri oleh: a. pada tingkat pusat: 1) wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah; 2) anggota Majelis tingkat pusat; 3) wakil Majelis tingkat wilayah; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat pusat; 5) undangan. b. pada tingkat wilayah: 1) wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah; 2) anggota Majelis tingkat wilayah; 3) wakil Majelis tingkat daerah; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat wilayah; 5) undangan. c. pada tingkat daerah: 1) wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah; 2) anggota Majelis tingkat daerah; 3) wakil Majelis tingkat cabang; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat daerah; 5) undangan. d. pada tingkat cabang : 1) wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah; 2) anggota Majelis tingkat cabang; 3) wakil Majelis tingkat ranting; 4) wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat cabang; 5) undangan.
(3) Keputusan Rapat Kerja Majelis mulai berlaku setelah ditanfidz oleh Pimpinan Persyarikatan setingkat.
 

Pasal 13
Rapat Koordinasi
 

(1) Rapat Koordinasi adalah rapat yang mengkoordinasikan tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dan program Persyarikatan yang berkaitan dengan tugas Majelis.
(2) Rapat Koordinasi dihadiri oleh unsur terkait sesuai bidang tugas dan kepentingan rapat Majelis.
 

BAB VII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 14
Keuangan

(1) Pembiayaan Majelis menjadi tanggung jawab Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat.
(2) Majelis dapat menyelenggarakan usaha dan/atau administrasi keuangan sendiri atas persetujuan dan dalam koordinasi Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat.
(3) Majelis menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk diajukan kepada dan disahkan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat.
(4) Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dilakukan oleh Majelis.
 

Pasal 15
Kekayaan

(1) Kekayaan Majelis secara hukum milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
(2) Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan dapat dilakukan oleh Majelis sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan Pimpinan Persyarikatan.
(3) Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat atas pelimpahan wewenang dari Pimpinan Pusat, sedang untuk benda tidak bergerak dilakukan atas izin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan Majelis dalam bidang faham agama, ideologi, penyelenggaraan amal usaha, program, kegiatan, dan pengelolaan keuangan dan kekayaan dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan.
 

BAB IX
LAPORAN

Pasal 17
Laporan
(1) Majelis wajib membuat laporan pelaksanaan tugas pokok disertai laporan keuangan dan kekayaan kepada Pimpinan Persyarikatan. (2) Laporan Majelis terdiri atas Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Tahunan, Laporan Insidental, dan Laporan Khusus.
 

BAB X
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 18

Penghargaan dan Sanksi

Penghargaan dan sanksi terhadap Majelis dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan
 

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19
Ketentuan Peralihan

Segala peraturan tentang Majelis yang selama ini berlaku harus disesuaikan dengan Peraturan ini.
 

BAB XII
PENUTUP

Pasal 20
Penutup

(1) Pada saat Peraturan mulai berlaku, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 87/KEP/I.0/B/2011 tertanggal 28 Jumadilawal 1432 H bertepatan dengan 02 Mei 2011 M tentang Pedoman Majelis Pembina Kesehatan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 19 Syakban 1436 H 06 Juni 2015 M
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ketua Umum, Sekretaris Umum,
Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.